Rakyat harus tetap bodoh

Dunia sedang tidak baik-baik saja. Semakin ke sini, khawatirnya demokrasi riil hanya sebatas utopia.

Tulisan asli dipublikasikan 10 September 2019 di akun Quora saya yang sudah dihapus.

***

Saya jarang bisa ingat dialog karena lebih tertarik dengan jalan cerita visual dan suka makna-makna tersirat dari sebab-akibat yang terjadi di film.

Baru minggu lalu saya menonton Gundala, karena masih baru jadi di ingatan saya masih agak kuat.

Salah satu tokoh antagonis utama, Pengkor, berkata:

"Rakyat harus tetap bodoh!"

Saya langsung terdiam, terkesima. Tidak cukup banyak waktu untuk merenungi kalimat itu karena adegan selanjutnya berlangsung cepat.

Tapi kalau dipikir sekarang, ini bukan dialog asal yang muncul karena emosi. Dengan segala kecerdasan dan pengalamannya, Pengkor menyimpulkan bahwa ia tahu, rakyat harus tetap bodoh.

Andaikan saja seluruh rakyat Indonesia pintar dan tahu mereka dibodohi, mungkin bukan kemajuan yang terjadi, tapi chaos. Orang pintar cenderung skeptis, karena mereka butuh klarifikasi/validitas dari informasi yang diterima. Kalau terus-terusan skeptis, bisa-bisa akhirnya paranoid, merasa bahwa orang tidak ada yang bisa dipercaya, ujungnya depresi, merasa sendiri, terasing, terisolir.. bunuh diri massal? Kekacauan? Bayangkan ini terjadi dalam tingkat negara.

Yah, kejauhan nih halu saya 😂

Mungkin ini hanya interpretasi yang berlebihan.

***

11 November 2023, ah, ternyata interpretasi saya tidak berlebihan juga. Dalam beberapa bulan terakhir, politik negara saya kembali jadi panggung drama. Plot komik dan skenario drakor bisa tersaingi.

Akhir-akhir ini, tanggungjawab jadi rakyat rasanya berat. Sering dibilang "nanti rakyat yang menilai", "rakyat tidak buta", "rakyat paham". Nah, rakyat yang mana nih?

Rakyat yang pendapatan bulanannya kurang dari 500 ribu rupiah, syukur kalau besok masih bisa makan? 8 juta rakyat yang berjibaku cari kerja dengan tingkat pengangguran 5,45%? Rakyat kelas menengah yang tergencet jadi sandwich generation, kerap jadi kambing hitam ekonomi negara (katanya kurang konsumtif, setelah itu terlalu konsumtif), disanjung-sanjung jadi bonus demografi tapi selalu salah direpresentasikan?

Kalau ujungnya semua mengandalkan energi viral dari "rakyat", yang katanya wakil rakyat dan penegak hukum itu sedang apa ya.

Pemilu tahun depan.